Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempelajari penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghitung kerugian negara. Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum terhadap dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pentingnya hal ini agar penghitungan kerugian negara dalam proses penanganan perkara dapat berjalan lancar. Pembelajaran putusan MK ini mencakup penyesuaian fungsi Akuntansi Forensik (AF) di KPK serta koordinasi dengan BPK untuk ke depannya. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa BPK memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan yang nyata, bukan hanya berdasarkan asumsi semata. KPK dan Kejaksaan harus berkoordinasi dengan BPK dalam penghitungan kerugian negara untuk memastikan kerja sama dalam penegakan hukum perkara korupsi. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya KPK dalam menghormati dan mematuhi putusan MK yang telah diberlakukan secara konstitusional dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Seluruh proses ini dilakukan demi menjaga keberlangsungan penegakan hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia.
