DPR Bahas DIM RUU Perampasan Aset pada Masa Sidang Berikutnya

Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dimulai pada masa sidang berikutnya, setelah masa reses berakhir pada November 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan substansi regulasi tersebut dapat dilakukan setelah Rapat Paripurna menyetujui RUU itu sebagai usul inisiatif DPR.

“Dengan demikian kami bisa kembali tegaskan dan pastikan bahwa kita akan memiliki UU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

DPR dijadwalkan menjalani masa reses mulai 9 Oktober hingga 9 November 2026. Setelah itu, Komisi III akan membahas DIM bersama pemerintah sebagai bagian dari proses penyusunan undang-undang.

Paripurna menyetujui RUU menjadi usul DPR

Persetujuan terhadap RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa, di Gedung DPR RI, Jakarta. Keputusan tersebut disampaikan setelah perwakilan fraksi-fraksi partai politik menyampaikan pendapat secara tertulis.

Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan forum untuk menjadikan RUU yang diusulkan Komisi III itu sebagai RUU usul DPR.

“Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi III DPR tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dapat disetujui menjadi RUU usul DPR?” ujar Puan, yang kemudian mengetukkan palu tanda persetujuan.

Dengan status tersebut, tahapan berikutnya ialah pembahasan draf RUU oleh Komisi III DPR bersama perwakilan pemerintah. Habiburokhman menjelaskan, pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 mencakup dua tahap utama, yakni penyusunan draf serta pembahasan draf antara DPR dan pemerintah.

DPR klaim telah menghimpun aspirasi publik

Menurut Habiburokhman, Komisi III telah menyusun draf RUU beserta naskah akademiknya sejak September 2025. Penyusunan itu dilakukan melalui 62 kali rapat dengar pendapat umum, delapan kunjungan kerja, puluhan kunjungan ke daerah pemilihan, serta penerimaan ratusan aspirasi tertulis dari masyarakat.

Dari rangkaian pembahasan dan masukan tersebut, ia menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, dukungan itu disertai permintaan agar aturan tersebut tidak disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk menghadapi lawan politik maupun sebagai sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Karena itu, Komisi III menyatakan tidak hanya akan memperhatikan mekanisme, prosedur, dan substansi perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang setelah disahkan juga akan menjadi perhatian.

“Oleh karena itu, selain memaksimalkan mekanisme, prosedur dan substansi perampasan aset terkait pidana, kami juga akan memaksimalkan pengawasan terhadap implementasi UU ini,” kata Habiburokhman.

Source link

Berita POpuler

Berita Terkait