DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong membahas sejumlah persoalan yang dinilai menghambat percepatan pembangunan daerah, mulai dari keterbatasan ruang fiskal, ancaman banjir, hingga tata kelola sektor pertambangan. Pembahasan berlangsung dalam pertemuan koordinasi di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (29/10).
Agenda tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah Moh. Arus Abdul Karim. Sejumlah anggota DPRD Sulteng turut hadir, yakni Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka. Pertemuan itu menjadi forum bagi pemerintah daerah dan legislatif provinsi untuk menyampaikan persoalan sekaligus mencari bentuk dukungan yang dapat diberikan.
Beban Belanja Pegawai Batasi Ruang Fiskal
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyambut kunjungan kerja tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Menurut dia, dukungan dari tingkat provinsi dibutuhkan agar pembangunan di Parigi Moutong dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kami berharap koordinasi ini menghasilkan masukan dan dukungan konkret bagi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong”, kata Erwin Burase, Bupati Parigi Moutong.
Dalam pertemuan itu, Erwin menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama daerah berada pada tingginya beban belanja pegawai. Besarnya porsi anggaran tersebut membatasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam membiayai pembangunan infrastruktur serta berbagai program pelayanan publik lainnya.
Keterbatasan ruang fiskal tersebut semakin menjadi perhatian ketika pemerintah daerah harus menangani dampak bencana. Banjir disebut sebagai salah satu ancaman yang memerlukan penanganan serius karena dampaknya turut menekan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Usulan Alat Berat dan Pengawasan Pertambangan
Untuk mempercepat penanganan bencana, Pemkab Parigi Moutong mengusulkan dukungan pengadaan alat berat. Peralatan itu dibutuhkan untuk membantu normalisasi sungai serta memperbaiki infrastruktur yang terdampak banjir. Pemerintah daerah menilai langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko kerugian masyarakat ketika cuaca ekstrem melanda wilayah pesisir Parigi Moutong.
Persoalan pertambangan juga menjadi bagian dari pembahasan antara DPRD Sulteng dan Pemkab Parigi Moutong. Pemerintah kabupaten mengharapkan adanya pengawasan serta koordinasi yang lebih ketat dari pemerintah provinsi terhadap sektor tersebut.
Koordinasi lintas pemerintahan dinilai diperlukan untuk memastikan tata kelola dan legalitas kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemkab Parigi Moutong, kepastian pengelolaan sektor itu berkaitan dengan upaya menjaga potensi pembangunan daerah pada masa mendatang.


