DPRD Sulteng Dukung Transparansi Sumber Daya Alam dalam Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026
Pertemuan yang diselenggarakan di Kota Palu pada Sabtu (29/08) yang bertajuk Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026 mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang menjadi salah satu pembicara dalam forum tersebut.
Menolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas
Tema acara tersebut, “Menolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas: Melawan Ketimpangan Ekstrem – Pengelolaan Pertambangan dan Menuntut Transparansi Fiskal DBH,” menjadi fokus utama pembahasan. Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, turut menyampaikan dukungan lembaga legislatif terhadap pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat
Yus Mangun menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan, serta menegakkan transparansi dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH). Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang strategis untuk mengumpulkan berbagai pandangan dan rekomendasi guna mendukung pembangunan daerah.
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
DPRD Sulteng pun menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah. Kekayaan alam daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Yus Mangun juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai upaya untuk memastikan manfaat dari kekayaan alam dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, keterlibatan DPRD Sulteng dalam Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026 menjadi langkah nyata dalam memperjuangkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat.
