Empati Harus Hadir Sebelum Tragedi Terjadi

Kematian seorang anak penyandang disabilitas di kawasan Rungkut, Surabaya, pada 12 September 2026, membuka kembali persoalan perlindungan anak di lingkungan permukiman. Anak berusia 10 tahun itu diduga mengalami kekerasan yang melibatkan dua teman sebaya sebelum akhirnya meninggal dunia.

Korban diketahui memiliki down syndrome, cerebral palsy, serta keterbatasan fisik dan komunikasi. Kondisi tersebut membuatnya lebih rentan ketika menghadapi ancaman dan menyulitkan pengungkapan apabila mengalami kekerasan. Keluarga menyebut telah menemukan tanda-tanda gangguan sekitar sepekan dan sebulan sebelum kejadian fatal itu.

Keterangan tersebut masih perlu ditelaah oleh pihak berwenang. Namun, informasi itu memperlihatkan pentingnya mengenali tanda kekerasan sejak awal. Peristiwa yang berulang tidak cukup dilihat dari siapa pelakunya, tetapi juga dari kemampuan lingkungan mendeteksi, melaporkan, dan menghentikannya.

Perlindungan tidak berhenti di rumah

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan pentingnya kedekatan orang tua dengan anak melalui komunikasi dan pemahaman terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta anak-anak yang diduga terlibat.

Peran keluarga memang penting, termasuk dalam memantau pergaulan anak dan konten digital yang dikonsumsinya. Namun, perlindungan tidak dapat dibebankan kepada orang tua saja. Tetangga, pengurus RT/RW, kader sosial, dan orang dewasa lain di sekitar anak perlu mampu mengenali tanda kekerasan serta mengetahui jalur pelaporannya.

Perundungan kerap disamarkan sebagai permainan atau candaan. Ejekan, penghinaan, intimidasi, dan kekerasan fisik dapat dianggap sebagai bagian biasa dari pergaulan, padahal batas antara bermain dan menyakiti orang lain harus dikenali sejak dini. Anak penyandang disabilitas juga belum tentu mampu menceritakan pengalaman yang dialaminya karena hambatan komunikasi, keterbatasan mobilitas, ketergantungan pada pendamping, atau rasa takut.

Di Surabaya, edukasi pengasuhan tersedia melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan balai RW. Tantangannya ialah memastikan layanan tersebut mudah dijangkau, merespons tanda kekerasan dengan cepat, dan tidak hanya berfokus pada lingkungan sekolah. Dugaan kekerasan dalam kasus ini terjadi di sekitar tempat tinggal korban sehingga pencegahannya harus mencakup keluarga dan permukiman.

Pembinaan dua anak harus terukur

Dua anak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut ditangani dalam kerangka peradilan anak. Anak berusia 10 tahun yang berstatus anak berhadapan dengan hukum menjalani pembinaan di Rumah Perubahan milik Pemerintah Kota Surabaya. Adapun anak berusia 8 tahun yang masih berstatus saksi menjalani pembinaan di sebuah pondok pesantren atas persetujuan orang tuanya.

Program pembinaan keduanya direncanakan berlangsung selama enam bulan. Penanganan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Pasal 67 PP tersebut memungkinkan anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua atau mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di lembaga yang memenuhi ketentuan, paling lama enam bulan.

Pembinaan perlu diarahkan untuk membantu anak memahami dampak perbuatannya, mengembangkan empati, mengendalikan emosi, serta mencegah kekerasan berulang. Program itu semestinya disertai pendampingan psikologis berdasarkan pemeriksaan profesional, pendidikan, pemahaman mengenai hak penyandang disabilitas, dan keterlibatan keluarga.

Pemantauan pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga terkait diperlukan untuk menilai perkembangan anak. Evaluasinya tidak cukup berdasarkan kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga perubahan sikap dan kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Pada saat yang sama, keluarga korban tetap membutuhkan dukungan psikososial untuk menghadapi kehilangan.

Membangun sistem perlindungan inklusif

Kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme perlindungan anak, termasuk kemungkinan penyusunan peraturan daerah antiperundungan yang menjangkau sekolah, keluarga, dan permukiman. Aturan tersebut perlu ditopang saluran pengaduan yang mudah diakses, perlindungan bagi pelapor, tindak lanjut cepat, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.

Kelurahan, DP3APPKB, kepolisian, pekerja sosial, layanan kesehatan, dan lembaga pendidikan perlu terhubung dalam penanganan yang terkoordinasi. Identitas dan privasi anak yang menjalani pembinaan juga harus dilindungi agar proses perbaikan perilaku tidak berubah menjadi perundungan baru.

Perlindungan inklusif berarti memastikan anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk merasa aman, belajar, bermain, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Empati perlu diterjemahkan menjadi kebiasaan menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan mencari pertolongan ketika melihat seseorang terancam.

Source link

Berita POpuler

Berita Terkait