Gubernur Didorong Pertimbangkan Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi JPT Pratama
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 di Sulawesi Tengah kembali memunculkan sorotan soal keterwakilan perempuan. Kepala Studi Gender Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Muthia MSi, menilai Gubernur Sulawesi Tengah perlu memberi perhatian serius pada peluang perempuan dalam tahap akhir pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut Muthia, perempuan memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki untuk menduduki posisi penting dalam birokrasi. Karena itu, ia mendorong agar ruang partisipasi bagi perempuan tidak berhenti pada level wacana, melainkan benar-benar terlihat dalam proses seleksi jabatan pimpinan tinggi.
Perempuan Dinilai Punya Modal Kepemimpinan yang Kuat
Muthia menegaskan bahwa perempuan bukan hanya layak, tetapi juga memiliki kelebihan yang kerap dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam komunikasi dan empati sosial. Dua aspek itu, menurutnya, menjadi modal penting ketika seorang pejabat harus mengambil keputusan yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Ia juga menyoroti pandangan lama yang kerap menempatkan laki-laki sebagai sosok yang lebih unggul dalam memimpin organisasi publik. Bagi Muthia, cara pandang seperti itu sudah tidak relevan lagi. Di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan, kesempatan yang lebih adil semestinya menjadi bagian dari proses seleksi pejabat daerah.
Dorongan Afirmasi dalam Jabatan Publik
Dalam penjelasannya, Muthia mengaitkan isu ini dengan kebijakan afirmasi yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. Ia berharap semangat serupa juga dapat diterapkan dalam pengisian jabatan kepala dinas.
Menurutnya, kehadiran perempuan di posisi pengambil kebijakan bukan sekadar soal jumlah, tetapi juga soal memperkaya sudut pandang dalam birokrasi. Dengan komposisi yang lebih seimbang, kebijakan daerah dinilai bisa lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.
Uji Publik 12 Jabatan, Hanya Dua Formasi Diikuti Calon Perempuan
Di sisi lain, tim seleksi di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah melakukan uji publik terhadap calon untuk 12 jabatan JPT Pratama. Dari total 36 peserta, hanya dua formasi jabatan yang diikuti oleh calon perempuan. Kondisi ini menjadi perhatian karena menunjukkan keterwakilan yang masih sangat terbatas dalam proses seleksi tersebut.
Sejumlah jabatan yang sedang diseleksi mencakup posisi seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Dinas Kehutanan, bersama formasi lain yang juga berada dalam lingkup strategis pemerintahan daerah. Muthia berharap komposisi akhir nanti dapat menghadirkan keterwakilan perempuan yang proporsional, sehingga perspektif gender turut masuk dalam struktur pengambilan keputusan di Sulawesi Tengah.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
