**JATAM Gugat Gubernur, Kapolda, Bupati Parimo soal Tambang Kayuboko**

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah mendaftarkan gugatan terhadap Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dan Bupati Parigi Moutong ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu. Gugatan itu berkaitan dengan dugaan pembiaran pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kayuboko.

Perkara tersebut didaftarkan pada 18 September 2026 dan telah teregister dengan Nomor 39/G/TF-LH/2026/PTUN.PL. JATAM menilai ketiga pejabat itu tidak menjalankan kewenangan masing-masing untuk mengawasi, menertibkan, dan menangani dampak aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

Kerusakan sungai dan lahan warga

Koordinator JATAM Sulawesi Tengah, Moh. Taufik, mengatakan risiko kerusakan lingkungan di Kayuboko sebenarnya telah diketahui pemerintah daerah. Ia merujuk pada dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencatat pendangkalan Sungai Kayuboko akibat penambangan sejak 2017 hingga 2021.

“Dokumen Kementerian ESDM sendiri sudah mencatat pendangkalan Sungai Kayuboko akibat penambangan sejak 2017 hingga 2021. Namun, pada September tahun lalu, Gubernur justru menerbitkan rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di kawasan yang sama tanpa memastikan adanya pemulihan terlebih dahulu,” kata Taufik.

Menurut temuan JATAM yang dijadikan rujukan dalam gugatan, kegiatan pertambangan di WPR Kayuboko diduga menyebabkan kekeruhan dan pendangkalan Sungai Kayuboko serta saluran irigasi di Desa Kayuboko, Desa Air Panas, dan Desa Olaya.

Dampaknya juga disebut dirasakan pemilik lahan. Sejak 2024 hingga 2026, sejumlah tanaman komoditas seperti kelapa, pala, kakao, durian, dan alpukat dilaporkan rusak. JATAM menduga kerusakan terjadi karena lahan tertimbun sedimen pertambangan dan pasokan air irigasi terputus.

“Kebun mereka mati, sumber air mereka rusak, dan sampai gugatan ini kami daftarkan, belum ada tindakan tegas dari Gubernur maupun pejabat lain yang berwenang,” ujar Taufik.

Rekomendasi IPR dan status tiga koperasi

JATAM menyebut Gubernur Sulawesi Tengah merekomendasikan 10 blok IPR pada 29 September 2025. Dari jumlah tersebut, baru tiga izin yang terbit, masing-masing atas nama Koperasi Produsen Cahaya Sukses Kayuboko, Koperasi Produsen Sinar Emas Kayuboko, dan Koperasi Produsen Kayuboko Rakyat Sejahtera.

Ketiga izin itu, menurut JATAM, berstatus dihentikan sementara atau hold sejak 26 Juni 2025 karena diduga belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta rencana reklamasi yang disetujui. Status tersebut disebut belum memperoleh kepastian hingga gugatan diajukan.

Taufik menilai Gubernur memiliki kewenangan untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan lingkungan, menjatuhkan sanksi administratif, menyetujui RKAB, serta memeriksa rencana reklamasi dan pascatambang sebagai bagian dari persyaratan operasional pertambangan.

“Di satu sisi, Gubernur diduga sudah mengetahui adanya pertambangan tanpa izin seluas sekitar 100 hektare yang beroperasi sejak 2017. Di sisi lain, tiga IPR yang berstatus hold itu juga dibiarkan tanpa kejelasan,” ujarnya.

Petitum terhadap tiga pejabat

Selain menggugat Gubernur, JATAM menilai Kapolda Sulawesi Tengah tidak menindak aktivitas pertambangan tanpa izin di Kayuboko, meskipun persoalan tersebut disebut telah diketahui sejak pertengahan 2025. Bupati Parigi Moutong turut digugat karena dinilai tidak melakukan penataan ruang dan mitigasi bencana di wilayah terdampak.

Sebelum mendaftarkan perkara, JATAM telah mengirimkan surat keberatan kepada ketiga pejabat tersebut, termasuk kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada 7 September 2026. Taufik mengatakan pengajuan gugatan telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peradilan tata usaha negara.

Dalam petitumnya, JATAM meminta PTUN Palu menyatakan tindakan pembiaran ketiga pejabat itu sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. JATAM juga meminta Gubernur mengawasi serta menertibkan seluruh aktivitas pertambangan di Kayuboko yang belum memiliki RKAB dan rencana reklamasi yang disetujui, sekaligus menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melanggar.

Terhadap kepolisian, JATAM meminta penindakan atas pertambangan tanpa izin dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum terkait. Adapun kepada Bupati Parigi Moutong, mereka meminta penataan ruang kawasan tambang, fasilitasi pemulihan lingkungan di tiga desa terdampak, serta langkah mitigasi bencana bagi warga.

Source link

Berita POpuler

Berita Terkait