Kabinet Bayangan Indonesia Dimulai Agenda Pengawasan Terhadap Pemerintahan
Sebuah Kabinet Bayangan Indonesia yang terdiri dari 15 akademisi, peneliti, dan aktivis telah resmi memulai agenda kerjanya setelah menggelar rapat kabinet perdana di Jakarta pada Rabu (29/7/2026).
Evaluasi Berbasis Data dalam Tiga Bulan ke Depan
Kelompok masyarakat sipil ini bertujuan untuk menerbitkan rapor kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam tiga bulan ke depan sebagai fungsi pengawasan berbasis data.
Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menegaskan bahwa kabinet ini bukanlah pemerintahan tandingan, melainkan untuk memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik.
Persiapan Evaluasi Kinerja Pemerintahan
Kabinet Bayangan Indonesia rencananya akan menerbitkan evaluasi berbasis data terhadap kinerja pemerintahan dalam waktu kurang dari tiga bulan ke depan. Harapannya, dengan adanya evaluasi tersebut, pemerintah dapat melakukan kegiatan yang lebih baik untuk layanan publik.
Selain itu, mereka juga akan mengembangkan dashboard publik untuk memantau realisasi janji pemerintah, menerbitkan catatan kebijakan, serta membuka ruang dialog masyarakat melalui konsep Shadow Hearing.
Kabinet Bayangan Indonesia terdiri atas 15 menteri bayangan dengan sekitar 40 persen keterwakilan perempuan. Mereka bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji dan operasional dijalankan melalui swadaya internal.
