Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memperkuat penegasan batas desa melalui Program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP). Program ini diarahkan untuk membantu pemerintah daerah menghasilkan data wilayah yang akurat sebelum batas administrasi desa ditetapkan secara definitif.
Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Lusje Anneke Tabalujan, mengatakan kepastian batas wilayah menjadi dasar penting dalam pembangunan desa. “Batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa,” kata Lusje dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
RBI skala 1:5.000 menjadi peta dasar
Penguatan teknis program tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar pada 30 Oktober 2026 di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat. Materi yang diberikan mencakup kebijakan penegasan batas desa, dukungan data Badan Informasi Geospasial (BIG), pemilihan peta dasar, metode penelusuran batas, serta verifikasi teknis atas hasil penegasan.
BIG menjelaskan, Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 menjadi pilihan peta dasar yang sesuai untuk penegasan batas desa. Peta dengan skala tersebut dinilai memiliki ketelitian geometrik dan detail objek yang memadai untuk mengenali unsur wilayah, antara lain jalan, sungai, saluran, dan bangunan.
Jika RBI skala 1:5.000 belum tersedia, pemerintah dapat menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTRT) dengan resolusi spasial paling rendah empat meter. Sumber citra lain juga dapat dipakai selama memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Integrasi data geospasial turut menjadi perhatian dalam kegiatan itu. Peta tematik yang dibuat oleh kementerian, pemerintah daerah, maupun pihak lain harus mengacu pada peta dasar. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah tumpang tindih penggunaan lahan, perizinan, dan program pembangunan.
Capaian penegasan batas masih terbatas
Penegasan batas desa dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pelacakan batas wilayah, kesepakatan antardesa, hingga pengesahan peta batas melalui peraturan kepala daerah. Penelusuran dapat dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta dan data digital, atau metode terestris melalui survei langsung di lapangan.
Data Ditjen Bina Pemdes menunjukkan, penegasan batas desa secara nasional baru mencapai 16,77 persen. Angka itu setara dengan 12.622 desa dari total 75.266 desa, berdasarkan hasil rapat koordinasi batas desa dan penataan desa.
Di Sulawesi Tenggara, sebanyak 82 desa dari total 1.908 desa telah tercatat memiliki penegasan batas, atau sekitar 4,30 persen. Sementara di Sulawesi Tengah, terdapat 199 desa dari total 1.842 desa yang telah memiliki peraturan kepala daerah tentang batas desa. Capaian di provinsi tersebut mencapai sekitar 10,80 persen.
Untuk pelaksanaan ILASPP di Sulawesi Tenggara, sebanyak 81 desa di Kabupaten Muna Barat dan 67 desa di Kabupaten Buton Tengah menjadi sasaran program. Kedua wilayah itu termasuk dalam total 272 desa yang masuk agenda percepatan penegasan batas di Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.
Lusje meminta pemerintah daerah melengkapi laporan penyelesaian batas desa dengan dokumen pendukung, seperti peraturan bupati, data digital, dan berita acara kesepakatan. Menurut dia, kejelasan batas diperlukan untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, memperjelas aset, mengurangi konflik wilayah, serta memastikan program pemerintah diterima oleh sasaran yang tepat.
Melalui ILASPP, Ditjen Bina Pemdes mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan BIG, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Proses penegasan diharapkan menghasilkan bukan hanya peta, tetapi juga dokumen hukum yang dapat menjadi acuan pembangunan dan pelayanan pemerintahan desa.


