Kemenkum Sulteng Belum Perbarui Sejumlah Informasi Berkala di Website Resmi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Sulawesi Tengah menjadi sorotan setelah sejumlah informasi berkala di laman resminya belum diperbarui untuk tahun 2026. Dari penelusuran di situs Sulteng.Kemenkum.go.id, beberapa dokumen penting masih menampilkan data lama, sehingga publik belum memperoleh pembaruan yang semestinya tersedia secara terbuka.
Dokumen Strategis Masih Mengacu Periode Lama
Salah satu yang belum diperbarui adalah Rencana Strategis atau Renstra. Dokumen yang tersedia di situs tersebut masih memuat periode 2019-2024, padahal kebutuhan informasi publik saat ini seharusnya sudah mengarah pada Renstra lima tahun berikutnya, yakni 2025-2029. Renstra menjadi acuan utama organisasi dalam menyusun arah kerja, target, serta strategi pencapaian hasil.
Selain itu, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA yang biasanya diturunkan dari Unit Eselon I ke kantor wilayah juga belum terlihat dipublikasikan untuk tahun 2026. Padahal, DIPA merupakan dokumen penting yang menjelaskan rincian anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan Keputusan Presiden.
LKjIP dan Laporan Keuangan Juga Belum Diperbarui
Di bagian lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terakhir yang tercantum masih berasal dari tahun 2024. LKjIP berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja instansi dalam satu periode tertentu, sekaligus menjadi cerminan sejauh mana target dalam rencana strategis dijalankan.
Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum untuk tahun 2024 juga belum diperbarui di laman resmi tersebut. Dokumen ini semestinya menjadi salah satu rujukan publik untuk melihat gambaran kondisi keuangan dan akuntabilitas lembaga dalam periode tertentu.
IKU dan RKAKL Belum Ditampilkan
Tak hanya itu, sejumlah informasi lain seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) belum ditampilkan sama sekali. IKU merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan instansi, sedangkan RKAKL menjadi dokumen perencanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulteng dan pihak humas belum memberikan keterangan terkait belum munculnya pembaruan informasi tersebut di website resmi. Kondisi ini membuat publik masih menunggu kejelasan mengenai kelengkapan data yang seharusnya dapat diakses dengan mudah.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
