Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulteng telah menjalin kerja sama dalam usaha menurunkan tingkat stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny Calvenny Soriton, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pembangunan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Tenny C. Soriton, dilakukan di Kota Palu sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Sulawesi Tengah.
Kerja sama ini fokus pada program peningkatan kesejahteraan keluarga, termasuk penguatan layanan kesehatan, peningkatan kualitas pengasuhan, serta upaya percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Sulteng. Selain itu, pembangunan ekonomi keluarga juga menjadi bagian penting dari kerja sama ini dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penandatanganan MoU ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat peran keluarga dalam pembangunan regional dan mendukung program Bangga Kencana.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, menekankan pentingnya data yang valid dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan masalah stunting. Pemerintah Provinsi Sulteng menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 19 persen pada tahun 2026, turun dari 26,1 persen pada tahun sebelumnya. Dengan adanya kerja sama yang erat antara PKK dan BKKBN Sulteng, diharapkan upaya penurunan stunting ini dapat tercapai dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
