Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi lembaga antirasuah adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM). Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Setyo menjelaskan bahwa KPK tidak mengalami kendala dalam menangani perkara secara umum, namun kekurangan SDM menjadi masalah yang perlu diatasi. Menurutnya, KPK seharusnya memiliki kehadiran di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk bagian timur, atau dapat berpusat di satu provinsi untuk mempercepat komunikasi dan interaksi dengan pemerintah daerah.
Selain itu, Setyo juga mencatat adanya disparitas dalam sistem penggajian antara pegawai lama dan baru di KPK. Meskipun demikian, upayanya untuk mengatasi masalah ini telah melibatkan koordinasi dengan Menteri Keuangan, dengan harapan bahwa disparitas gaji tersebut dapat dihilangkan pada tahun 2026.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, juga menyoroti kendala SDM di KPK, khususnya dalam hal perlengkapan operasi tangkap tangan (OTT) yang dinilai masih perlu ditingkatkan kecanggihannya. Komisi III DPR RI pada akhirnya menyatakan dukungan terhadap Ketua KPK dalam perencanaan kebijakan dan program strategis KPK tahun 2026, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi, meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, memperkuat lembaga KPK, serta meningkatkan integritas nasional.
