PALU, MAL – Koordinator Bidang Hukum Satgas PKA Sulteng, Anshar, menekankan perlunya menjaga etika komunikasi antarlembaga di ruang publik setelah pernyataan Kontroversial Ketua PN Luwuk. Pelanggaran etika kelembagaan harus dihindari dalam berkomunikasi publik mengenai hubungan antarlembaga negara.
Anshar: Pertahankan Sikap Arif dan Proporsional
Anshar menegaskan bahwa meskipun Ketua PN memiliki ruang untuk memberikan penjelasan publik tentang tugas dan kewenangan pengadilan, hal tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian dan memperhatikan etika kelembagaan. Perbedaan pandangan hukum seharusnya tidak memicu pertentangan antara lembaga yudikatif dan eksekutif.
Menurut Anshar, kewenangan dan tanggung jawab konstitusional masing-masing lembaga harus saling dihormati, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sikap arif, bijaksana, dan menjaga martabat hakim penting dalam menjaga integritas peradilan.
Hakim Harus Jaga Kemandirian dan Kewibawaan Peradilan
Anshar juga menyoroti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman penting dalam perilaku hakim, termasuk dalam berkomunikasi publik. Pernyataan publik yang menimbulkan kesan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman perlu ditempatkan secara proporsional dan berdasarkan fakta.
Konflik agraria di Tanjung Sari, Kabupaten Banggai, juga menjadi sorotan setelah tuduhan Ketua PN Banggai terhadap Gubernur Sulteng. Anshar menegaskan bahwa pernyataan harus ditempatkan dengan cermat, mengingat kompleksitas permasalahan yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.
Sikap Gubernur Sulawesi Tengah terhadap konflik Tanjung Sari harus dipahami sebagai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, bukan sebagai intervensi terhadap putusan pengadilan. Perlindungan masyarakat dan stabilitas sosial harus menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik tersebut.
Evaluasi Tanggapan Terhadap Putusan Hukum
Anshar menyoroti pentingnya penghormatan terhadap putusan pengadilan yang tidak hanya berarti melaksanakan putusan, tetapi juga melakukannya dengan tepat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kasus Tanjung Sari menjadi pembelajaran penting akan perlunya evaluasi dalam penegakan hukum demi keadilan dan keberlangsungan masyarakat.
