Komnas Perempuan siap mengawal kasus pelecehan yang dilakukan sopir taksi daring di Jakarta Pusat. Kasus ini melibatkan seorang sopir berinisial WAH (39) dan penumpangnya berinisial SKD (20) pada Sabtu (14/3) lalu. Komisioner Komnas Perempuan, Sundari Waris, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum dan pemulihan korban. Selain itu, Sundari juga menyuarakan pentingnya pencegahan yang komprehensif terhadap kejadian serupa di masa depan, terutama dalam transportasi daring. Dia menyoroti perlunya kebijakan yang menguatkan perlindungan terhadap pengguna perempuan dalam transportasi daring, termasuk kendaraan roda dua dan roda empat.
Selain itu, Sundari juga menekankan pentingnya advokasi untuk mengatur kembali regulasi terkait transportasi daring sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Hal ini melibatkan keharusan akan fitur keamanan, laporan khusus, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Komnas Perempuan juga akan bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait untuk menciptakan regulasi nasional yang mengatur transportasi daring secara menyeluruh.
Dalam konteks rekrutmen sopir taksi daring, Sundari menyoroti bahaya ketika proses rekrutmen dilakukan secara online tanpa memperhatikan identitas fisik atau riwayat pengemudi. Oleh karena itu, pengawasan dan monitoring yang berkala perlu dilakukan untuk mencegah kasus kekerasan seksual di transportasi daring. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam transportasi daring cenderung meningkat, sehingga pencegahan secara nasional perlu diperkuat.
Dengan adanya keterlibatan Komnas Perempuan dalam mengawal kasus ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna transportasi daring, terutama perempuan. Upaya pencegahan dan penegakan regulasi yang lebih ketat diharapkan dapat menciptakan lingkungan transportasi daring yang lebih aman dan nyaman bagi semua penggunanya.
