Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sedang dalam tahap pendalaman. Hal ini muncul setelah Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Bupati Langkat Syah Afandin diduga mengetahui operasi yang dilakukan penyidik.
Kepentingan Pendalaman Informasi
Juru Bicara KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa tim KPK perlu mendalami lebih lanjut kasus ini. Penyidik akan mengevaluasi metode pelaksanaan OTT untuk mengurangi kemungkinan kebocoran informasi di operasi-operasi mendatang.
Taufik menegaskan bahwa meskipun informasi sudah bocor, KPK tetap dapat menindaklanjuti kasus-kasus tindak pidana yang terjadi. Jejak-jejak kejahatan selalu dapat diungkap, meskipun pelaku mengetahui adanya operasi KPK.
Proses Hukum yang Berjalan
Pada tanggal 29 Juni 2026, KPK melakukan OTT di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta. Dalam operasi tersebut, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Zulkarnain diminta untuk menyerahkan diri. Selain itu, di Binjai, Langkat, dan Medan, Sumatera Utara, Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim juga diduga mengetahui kehadiran penyidik, sehingga merubah rencana penyerahan uang sebesar Rp100 juta.
Pada saat ini, Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Syah Afandin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
