KPU Palu Verifikasi 240 Pemilih Meninggal, 37 Pekerja Migran

KPU Kota Palu mulai memeriksa 277 data pemilih yang memerlukan verifikasi khusus sebagai bagian dari pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Data tersebut terdiri atas 240 pemilih yang tercatat meninggal dunia dan 37 pekerja migran yang berada di luar negeri.

Verifikasi dilakukan oleh 26 Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas). Tim tersebut dilepas melalui apel siaga di halaman Kantor KPU Kota Palu, Selasa (15/09). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU memastikan data pemilih tetap akurat menjelang tahapan Pemilu 2029.

Memastikan status 240 pemilih

Ketua KPU Kota Palu Idrus mengatakan, data 240 pemilih yang masuk kategori meninggal dunia berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Data itu tersebar di 46 kelurahan yang berada dalam delapan kecamatan di Kota Palu.

Menurut Idrus, pemeriksaan tidak hanya dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar telah meninggal, tetapi juga memastikan status kematiannya telah tercatat secara administratif. KPU perlu membedakan antara pemilih yang sudah memiliki dokumen kematian dan mereka yang secara faktual telah meninggal, tetapi belum tercatat dalam administrasi kependudukan.

“Apakah memang benar-benar secara administratif mereka sudah meninggal atau hanya secara faktual saja meninggal. Maksudnya belum ada bukti meninggal secara administratif, tetapi faktanya memang sudah meninggal,” kata Idrus.

Jika dokumen administrasi belum lengkap, tim Coktas akan meminta keterangan tambahan dari keluarga atau pemerintah setempat. Keterangan tersebut dapat disampaikan, antara lain, melalui rekaman video sebagai bagian dari proses verifikasi.

Menelusuri status pekerja migran

Selain data pemilih meninggal dunia, KPU Kota Palu memeriksa 37 pemilih yang tercatat sebagai pekerja migran di luar negeri. Data dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) itu tersebar di 41 kelurahan pada tujuh kecamatan.

Kecamatan Taweli menjadi satu-satunya wilayah di Kota Palu yang tidak memiliki data pekerja migran dalam daftar tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keberadaan masing-masing pekerja migran serta mengetahui berapa lama mereka akan berada di luar negeri.

Informasi mengenai masa tinggal itu akan menjadi pertimbangan dalam menentukan status pemilih pada Pemilu 2029. Mereka dapat tetap tercatat sebagai pemilih dalam negeri atau berpotensi menjadi pemilih luar negeri, bergantung pada lamanya masa kerja di luar negeri dan batas waktu penetapan daftar pemilih tetap.

“Kami ingin mengetahui sampai kapan yang bersangkutan bekerja di luar negeri. Jika melewati batas waktu penetapan daftar pemilih tetap, maka bisa saja yang bersangkutan menjadi pemilih luar negeri,” ujar Idrus.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut dilaksanakan setiap tiga bulan. Apel pelepasan tim turut dihadiri komisioner KPU Kota Palu Iskandar Lembah, Alfagih Mugaddam Alhabsyi, dan Haris Lawisi, serta Sekretaris KPU Kota Palu Aslam Adigama.

Source link

Berita POpuler

Berita Terkait