Anggota DPR Membantah Kementerian ESDM Terlibat dalam Urusan B2B
Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menegaskan bahwa kegiatan penyediaan batu bara merupakan hal teknis dan berlangsung melalui mekanisme bisnis antarperusahaan atau B2B. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam masalah yang seharusnya menjadi ranah operasional perusahaan, terutama tanpa didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menanggapi pernyataan yang mengaitkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dengan persoalan penyediaan batu bara, Demer menyatakan bahwa klaim tersebut kurang memiliki dasar yang memadai. Ia menyoroti perbedaan antara fungsi regulator Kementerian ESDM dengan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor energi.
Demer menekankan bahwa tiap lembaga memiliki kewenangan, aturan, dan tata kelola yang berbeda sehingga tidak seharusnya disamakan dalam menyimpulkan suatu hal. Hal ini menunjukkan pentingnya bertindak secara bijaksana dan berdasarkan fakta dalam menyampaikan pernyataan di masyarakat.
Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik
Terlepas dari pentingnya pemberantasan korupsi, Demer menegaskan bahwa proses tersebut harus didukung dengan bukti yang valid, proses hukum yang objektif, dan prinsip negara hukum. Menyerang individu tanpa dasar yang kuat hanya untuk kepentingan politik jangka pendek bisa merugikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dalam situasi global yang masih tidak stabil, penting bagi semua pihak untuk membangun kepercayaan pasar dan investor melalui tata kelola yang transparan dan baik. Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan bijaksana tanpa menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk menjaga kondusivitas politik dan mendukung proses hukum yang berkeadilan. Keselarasan antara kepentingan politik dan rule of law harus dijaga untuk menjaga stabilitas negara.
