Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah mendesak pemerintah segera mengambil langkah perlindungan bagi warga setelah kualitas udara di Kota Palu dan wilayah sekitarnya memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Organisasi tersebut menilai kondisi itu tidak cukup direspons dengan imbauan agar masyarakat berhati-hati.
Koordinator JATAM Sulteng, Moh Taufik, mengatakan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut dia, memburuknya kualitas udara harus diikuti tindakan nyata berupa pengawasan, penegakan hukum, keterbukaan informasi, dan pemulihan lingkungan.
Konsentrasi partikulat meningkat
Data Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri milik BMKG menunjukkan peningkatan konsentrasi partikulat di udara Palu. Pada 2 September 2026, konsentrasi PM10 tercatat 106 mikrogram per meter kubik (µg/m³), sedangkan PM2,5 mencapai 110 µg/m³ dan masuk kategori tidak sehat.
Kondisi tersebut kembali memburuk pada awal Oktober. Konsentrasi PM2,5 pada 4 Oktober 2026 tercatat 132 µg/m³. Sehari berselang, angkanya meningkat menjadi 206 µg/m³. Pada tanggal yang sama, konsentrasi PM10 mencapai 210 µg/m³ dan berada dalam kategori sangat tidak sehat.
BMKG mencatat sebaran asap kebakaran hutan dan lahan dari Morowali, Tojo Una-Una, serta Papua Selatan turut memengaruhi kondisi udara di Kota Palu. Namun, JATAM Sulteng menilai persoalan tersebut tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan cuaca atau musim.
Desakan perlindungan dan penegakan hukum
JATAM menyebut kebakaran hutan dan lahan, aktivitas pertambangan, serta industri pengolahan mineral sebagai persoalan yang harus dikendalikan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Karena itu, tuntutan mereka ditujukan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu.
JATAM meminta pemerintah menyediakan informasi peringatan dini, akses masker, layanan kesehatan, serta langkah darurat bagi masyarakat yang masuk kelompok rentan ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Selain perlindungan langsung bagi warga, organisasi tersebut mendesak pemerintah menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi yang terbukti terlibat. Kawasan yang terbakar dan mengalami degradasi juga diminta segera dipulihkan.
JATAM turut meminta pemerintah menghentikan atau membekukan kegiatan usaha yang terbukti melanggar persyaratan lingkungan, mengabaikan kewajiban pengendalian pencemaran, atau membahayakan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga didesak membuka data kepada publik, termasuk informasi kualitas udara, titik kebakaran, perizinan pertambangan, dan hasil pengawasan lingkungan.
“Udara bersih adalah kewajiban negara,” kata JATAM Sulteng.
JATAM menegaskan, memburuknya kualitas udara di Palu harus dijawab dengan langkah konkret, bukan hanya imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.


