Masyarakat dan Pemkot Surabaya Bersatu Lawan Pungli di Ruang Publik
Senin, 10 Agustus 2026 07:59 WIB
Surabaya (ANTARA) – Ruang publik seringkali menjadi tempat untuk menyatukan kepentingan bersama masyarakat setempat. Namun, gagasan mulia ini terusik dengan munculnya pungutan liar atau pungli.
Pungli: Ancaman Subtil yang Menghancurkan Kepercayaan Publik
Pungli, meskipun terlihat remeh, memiliki dampak yang sangat merusak. Selain merugikan secara finansial, pungsli juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tata kelola yang ada. Kasus pungli di Surabaya, mulai dari Kawasan Car Free Day hingga Sentra Wisata Kuliner, menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap ruang publik perlu diperketat.
Respons Cepat dan Langkah Tegas dari Pemerintah Kota Surabaya
Menariknya, dalam menindaklanjuti kasus pungli, Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya memberikan klarifikasi, tetapi juga melakukan tindakan nyata. Mulai dari meminta pengembalian uang yang telah dipungut, memastikan proses hukum berjalan, hingga mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik pungutan liar.
Pendekatan holistik seperti ini tidak hanya menyelamatkan keuangan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan yang hilang akibat praktik pungli. Keberanian para pelaku untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan juga turut membantu dalam proses rekonsiliasi.
Pemerintah Surabaya juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga terselenggaranya pelayanan publik yang transparan, bersih dari pungutan ilegal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pembangunan yang tengah dilakukan menuju Indonesia Emas 2045.
Berbagai langkah preventif, seperti pemanfaatan teknologi dan partisipasi publik aktif, menjadi kunci dalam memastikan ruang publik tetap menjadi milik bersama dan terbebas dari praktik yang tidak benar. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha kecil dan koordinasi lintas sektor juga merupakan upaya penting untuk memberantas pungli secara menyeluruh.
