SPPG Polres Sigi Jadi Penopang Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 25 Sekolah di Dolo
SIGI – Kepolisian di Kabupaten Sigi mulai mengambil peran yang lebih langsung dalam urusan pemenuhan gizi siswa. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Sigi yang berlokasi di Desa Maku, Kecamatan Dolo, layanan makanan bergizi gratis disiapkan untuk menjangkau 25 sekolah di wilayah tersebut. Fasilitas ini menjadi pusat kegiatan pertama yang dibangun kepolisian di daerah itu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
25 Sekolah, 2.500 Porsi, dan Jarak Layanan yang Terukur
Kapolres Sigi, AKBP Kari Amsah Ritonga, menyebut dapur SPPG Polres Sigi dirancang melayani 25 titik sekolah dengan total produksi mencapai 2.500 porsi bagi para siswa. Jangkauan layanan juga dibatasi secara ketat, yakni maksimal 2 kilometer dari lokasi dapur. Dengan skema itu, seluruh sekolah sasaran dinilai masih bisa dijangkau secara efektif tanpa mengganggu ketepatan distribusi makanan.
Distribusi pun diatur dengan waktu tempuh yang singkat. Pedoman yang dipakai menetapkan makanan harus sampai ke sekolah dalam waktu maksimal 30 menit dari dapur. Karena itu, pengiriman dijadwalkan mulai pukul 06.00 hingga 06.30 WITA setiap hari, sebelum aktivitas belajar dimulai.
Tenaga Lokal dan Pengawasan Gizi Jadi Prioritas
Program MBG ini direncanakan mulai berjalan pada Januari 2026. Menjelang pelaksanaan, SPPG Polres Sigi memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal yang dinilai mampu mengelola layanan tersebut secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus membuka ruang keterlibatan warga sekitar dalam operasional dapur.
Di sisi lain, pengelolaan program tidak dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Dokkes Polda Sulteng ikut dilibatkan untuk memastikan kandungan gizi makanan yang disiapkan benar-benar sesuai sebelum dibagikan ke sekolah. Pengawasan ini menjadi bagian penting agar program tidak hanya berjalan rutin, tetapi juga aman dikonsumsi siswa.
Antisipasi Risiko dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, dan Dokkes Polda Sulteng menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di Sigi diperlakukan sebagai kerja bersama, bukan sekadar agenda distribusi makanan. Pengawasan ketat diperlukan untuk menekan risiko yang tidak diinginkan, termasuk kemungkinan keracunan makanan pada anak-anak penerima manfaat.
Dengan batas maksimal 2.500 anak dan pengawasan dari berbagai pihak, dapur SPPG Polres Sigi diposisikan sebagai model awal pelayanan gizi yang mengedepankan kedisiplinan, kedekatan layanan, dan keselamatan siswa. Di Kabupaten Sigi, langkah ini sekaligus menjadi penanda bahwa program gizi sekolah mulai masuk ke tahap yang lebih terstruktur dan terukur.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
