Menteri PPPA Dukung Dana Bantuan Korban untuk Pemulihan Korban Tindak Pidana
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Choiri Fauzi, memberikan dukungan penuh terhadap Dana Bantuan Korban yang dikelola oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuan dari dukungan ini adalah untuk memperkuat pemulihan korban tindak pidana, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.
Pentingnya Dana Bantuan Korban bagi Pemulihan Korban
Menteri Arifah menjelaskan bahwa Dana Bantuan Korban merupakan instrumen penting dalam memastikan pemenuhan hak dan pemulihan korban, terutama saat pelaku tidak mampu membayar restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ini, banyak korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan tidak hanya secara psikologis, tetapi juga dalam bentuk materiil, seperti restitusi dan kompensasi yang seharusnya ditanggung oleh pelaku.
Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, negara perlu turut campur melalui Dana Bantuan Korban yang dikelola oleh LPSK. Hal ini menjadi penting karena banyak kasus di mana korban tidak mendapatkan restitusi yang seharusnya mereka terima.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Menteri Arifah juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penghimpunan Dana Bantuan Korban. Menurutnya, dukungan finansial yang dihimpun bisa memperkuat layanan yang diberikan kepada korban. Contohnya, dalam waktu yang singkat, dana sebesar Rp201 miliar berhasil terkumpul, menunjukkan keseriusan dan kepedulian masyarakat terhadap isu ini.
Kementerian PPPA akan terus berkolaborasi dengan LPSK dalam penanganan kasus korban kekerasan seksual. Kementerian PPPA fokus pada penjangkauan dan pendampingan korban, sementara LPSK bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Bantuan Korban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
LPSK sendiri telah meluncurkan Dana Bantuan Korban sebagai upaya membantu korban tindak pidana yang tidak dapat memperoleh restitusi dari pelaku. Melalui dana ini, diharapkan program pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif dan korban bisa mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka terima.
