Sekretaris DPRD Sulteng: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelayanan Publik Harus Diperkuat
PALU – Momentum Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dimanfaatkan dengan baik oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si., untuk menyuarakan pentingnya implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan setelah dirinya menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pogombo, Palu, Senin (01/06), yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari
Menurut Sadly Lesnusa, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan harus menjadi momen introspeksi bagi seluruh aparat pemerintahan untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjalankan tugas sehari-hari.
“Persatuan, gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial harus menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai norma moral dalam setiap tindakan dan pengabdian,” tegas Sadly.
Ia menekankan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan layanan publik memainkan peran krusial dalam memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, aparat negara harus tidak hanya memahami Pancasila secara teoretis, tetapi juga menerapkannya dalam praktik sehari-hari.
Kualitas Pelayanan Publik yang Ditingkatkan
Menurutnya, pelayanan yang berpusat pada keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan masyarakat merupakan bukti konkrit dari implementasi Pancasila yang harus terus diperkuat di segala lini pemerintahan.
“Ketika nilai-nilai Pancasila terwujud dalam setiap kebijakan, layanan publik, dan aksi aparat, maka kepercayaan masyarakat akan semakin kuat, dan proses pembangunan bisa berjalan dengan adil, inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Peringatan Hari Lahir Pancasila di Sulawesi Tengah dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, pejabat pemerintah provinsi, serta Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara.
