Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa pemerintah akan senang jika kritik yang disampaikan oleh akademisi semakin tajam. Menurutnya, kritik yang tajam dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Yusril juga menekankan bahwa pemerintah tidak melihat pengkritik sebagai musuh, tetapi sebagai pihak yang memberikan pandangan konstruktif, terutama akademisi.
Presiden Prabowo Subianto juga dikatakan oleh Yusril sebagai sosok yang sangat mendukung adanya kritik terhadap pemerintah. Namun, dalam konteks kasus pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas yang dipolisikan karena kritik terhadap kebijakan swasembada pangan pemerintah, Yusril menegaskan bahwa pihak kepolisian hanya menjalankan tugas sesuai prosedur hukum serta akan memberikan saran agar klarifikasi dilakukan secara tepat.
Di sisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya penyampaian kritik dengan sikap menghargai dan hormat. Ia juga menekankan bahwa kritik harus disampaikan secara konstruktif dan sopan, serta penerima kritik juga harus mampu menerima masukan tersebut dengan sikap terbuka. Puan meyakini bahwa kritik yang membangun akan mendorong pihak yang dikritik untuk melakukan perbaikan.
Perdebatan seputar kritik akademisi terhadap pemerintah terus berlanjut, seperti yang terjadi dalam kasus pelaporan pakar hukum tata negara. Lembaga Bantuan Hukum Tani Nusantara melaporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang dinilai dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Meskipun kontroversial, perdebatan ini menggambarkan pentingnya dialog dan diskusi terbuka dalam konteks demokrasi dan kebebasan berekspresi.
