Pemerintah Ajukan Rp89,5 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah, Target 60.000 Satuan Pendidikan pada 2026
Pemerintah kembali menempatkan perbaikan sekolah sebagai salah satu agenda besar pembangunan. Melalui usulan tambahan anggaran Rp89,5 triliun, program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) diproyeksikan menjangkau 60.000 unit pada 2026. Langkah ini diajukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Target Meluas dari 11.744 Menjadi 60.000 Sekolah
Dalam rencana awal, revitalisasi sekolah hanya dialokasikan sebesar Rp14,1 triliun dengan sasaran 11.744 sekolah pada 2026. Namun, pemerintah kemudian memperbesar cakupan program secara signifikan. Kenaikan target itu menunjukkan dorongan kuat untuk mempercepat perbaikan sarana pendidikan di berbagai daerah, terutama pada sekolah-sekolah yang masih membutuhkan pembenahan mendasar.
Perluasan ini tidak sekadar menambah jumlah penerima program, tetapi juga menegaskan bahwa kualitas fasilitas belajar dipandang sebagai bagian penting dari pemerataan pendidikan. Dengan cakupan yang lebih luas, pemerintah berharap akses terhadap lingkungan belajar yang layak bisa dirasakan lebih banyak peserta didik.
Pembangunan Fisik Sudah Dikerjakan di Ribuan Sekolah
Hingga Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah disebut telah menyelesaikan pembangunan fisik. Angka tersebut mendekati target 16.167 sekolah yang dipatok untuk tahun 2025. Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa program revitalisasi sudah berjalan dan tidak berhenti pada tataran rencana.
Ruang lingkup pekerjaan juga tidak terbatas pada bangunan utama. Pemerintah memasukkan fasilitas pendukung seperti toilet dan lingkungan belajar yang sehat sebagai bagian dari revitalisasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembenahan sekolah dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi tampilan gedung.
Swakelola Diharapkan Menggerakkan Ekonomi Lokal
Selain menyasar perbaikan infrastruktur pendidikan, program PHTC revitalisasi sekolah juga disebut membawa dampak ekonomi. Pemerintah menempatkan strategi swakelola sebagai salah satu cara agar pelaksanaan proyek ikut menghidupkan aktivitas ekonomi di daerah.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa seluruh pekerjaan revitalisasi harus tetap mengikuti standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan dalam Program Rapid. Dengan begitu, pembangunan sekolah tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga memastikan hasil yang benar-benar layak digunakan dalam jangka panjang.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
