Dalam rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tolitoli tidak hadir. Hal ini dianggap sebagai sikap tidak kooperatif yang berpotensi menghambat penyelesaian konflik agraria. Ketidakhadiran perusahaan tersebut disayangkan oleh Ketua Pansus, Mohammad Nurmansyah Bantilan, yang mengatakan bahwa perusahaan merupakan pihak kunci dalam konflik tersebut. Pansus dibentuk untuk menyamakan data dan membuka dialog antara semua pihak terkait, namun absennya perusahaan di rapat tersebut membuat proses klarifikasi data menjadi tidak maksimal.
Dalam rapat tersebut, Pansus menerima laporan dari masyarakat dan perangkat daerah terkait dugaan tumpang tindih penguasaan lahan serta dampak sosial yang dirasakan warga sekitar. Nurmansyah menekankan pentingnya kehadiran perusahaan untuk memastikan kejelasan status dan batas penguasaan lahan yang dipersoalkan. Pansus menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus melibatkan seluruh pihak terkait secara terbuka dan bertanggung jawab. Pihak Pansus juga meminta agar perusahaan hadir dalam rapat berikutnya untuk menyelesaikan konflik agraria secara bersama-sama.
