Prabowo Dorong Pendidikan Gratis Dimulai dari TK, BOS dan PIP Diperluas Bertahap
Presiden Prabowo Subianto mulai mengarahkan kebijakan pendidikan gratis ke jenjang yang lebih dini. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026), ia meminta jajaran kementerian menyiapkan rencana sekaligus kebutuhan anggaran untuk memperluas dukungan pendidikan, termasuk bagi taman kanak-kanak atau TK.
Arahan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi hanya menaruh perhatian pada sekolah dasar dan menengah, tetapi juga pada fase awal pendidikan anak. Langkah ini sejalan dengan dorongan agar akses belajar gratis tidak berhenti di satu titik, melainkan dibangun sejak masa prasekolah.
BOS Tak Lagi Hanya untuk SD
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, pemerintah mulai memperluas cakupan bantuan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika sebelumnya dukungan itu lebih identik dengan sekolah dasar, kini TK juga masuk dalam skema bantuan tersebut.
“Terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan PIP. Jadi, anak-anak dan murid yang belajar di SD dan TK, mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan dana PIP (Program Indonesia Pintar, red.) untuk murid dari keluarga tidak mampu,” kata Abdul Mu’ti saat memberi keterangan kepada wartawan di selasar Istana Merdeka.
Kebijakan ini membuat pembahasan pendidikan gratis bergeser dari sekadar wacana menjadi desain yang lebih konkret. Pemerintah, setidaknya dari penjelasan Mu’ti, tengah menata ulang dukungan anggaran agar murid di jenjang awal tidak tertinggal dari sisi pembiayaan.
PIP untuk Murid TK Mulai 2027
Selain BOS, pemerintah juga menyiapkan perluasan Program Indonesia Pintar atau PIP. Abdul Mu’ti menyebut Presiden Prabowo memberi arahan agar murid TK mulai menerima bantuan tersebut pada 2027. Selama ini, kelompok usia itu belum masuk dalam penerima PIP.
“Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Itu yang menjadi komitmen Beliau,” ujar Mu’ti.
Ia menambahkan, jumlah TK negeri di berbagai daerah saat ini mencapai 23 persen. Pemerintah masih akan menyampaikan rincian jumlah penerima bantuan serta penyesuaian lain yang berkaitan dengan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.
Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari Prasekolah
Program Wajib Belajar 13 Tahun menjadi bagian dari prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Skemanya mencakup satu tahun pendidikan prasekolah di TK, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah.
Dengan skema itu, anak usia 5–6 tahun diarahkan untuk lebih dulu mengenyam pendidikan prasekolah sebelum masuk SD. Abdul Mu’ti mengatakan, konsekuensi dari status wajib belajar adalah adanya komitmen dukungan dari pemerintah.
“Ada wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak, karena ada wajib belajar, maka nanti ada komitmen untuk dukungan dari pemerintah,” kata dia.
Rapat mengenai pendidikan gratis dari jenjang TK hingga pendidikan tinggi itu berlangsung sekitar dua jam. Selain Prabowo dan Abdul Mu’ti, pertemuan juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
