Prabowo Subianto dan Konsep Pasar Bebas
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak anti mekanisme pasar bebas, namun tetap berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip Pancasila dan negara kekeluargaan. Hal ini disampaikan saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dengan mengajak para pengusaha untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui semangat kebersamaan.
Pernyataan Prabowo Subianto
Prabowo menegaskan bahwa bukanlah kebijakan anti mekanisme pasar bebas yang ia anut. Namun, pemahaman bahwa pasar bebas dapat disalahgunakan menjadikan pemerintah melakukan intervensi untuk melindungi rakyat, terutama yang rentan. Ia menilai bahwa mekanisme pasar bebas dapat menciptakan kesenjangan antara masyarakat miskin dengan pemodal besar, sehingga perlu adanya kebijakan afirmatif untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Prabowo juga memberikan peringatan kepada para pengusaha yang hanya mengutamakan keuntungan semata. Ia menegaskan bahwa orientasi semata pada keuntungan tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan negara kekeluargaan Indonesia. Pengalaman kasus aktivis buruh Marsinah yang menjadi korban kesewenang-wenangan perusahaan menjadi contoh bahwa keuntungan semata tidak selaras dengan nilai-nilai bangsa.
Konsep Indonesia Incorporated
Prabowo juga menyampaikan konsep Indonesia Incorporated yang diusungnya, yaitu negara kekeluargaan yang menjamin kesejahteraan dan kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan bahwa setiap warga negara berhak atas kekayaan bangsa dan para pemimpin bertanggung jawab untuk memperjuangkan hal ini dengan segala kekuatan dan keberanian.
Melalui konsep Indonesia Incorporated, Prabowo mendukung upaya untuk menjaga solidaritas dan keadilan sosial dalam masyarakat, serta menegakkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan demikian, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa mekanisme pasar bebas tidak melupakan aspek kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari pembangunan ekonomi.
