Reformasi Kepolisian: Mendorong Perubahan Berkelanjutan

Reformasi Kepolisian Menuju Perubahan Berkelanjutan

Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menyoroti tantangan utama dalam reformasi kepolisian, yaitu memastikan nilai-nilai perubahan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan organisasi. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip) di Jakarta.

Kompleksitas Reformasi Kultural

Otto menekankan bahwa reformasi kepolisian tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi atau struktur kelembagaan semata, melainkan juga mencakup perubahan kultur yang membutuhkan konsistensi dan waktu. Menegakkan dan melaksanakan kultur baru dalam kepolisian memerlukan komitmen serta pelaksanaan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, masukan dan pandangan dari mahasiswa dianggap penting dalam memperkuat reformasi kepolisian.

Otto mengapresiasi perhatian mahasiswa terhadap isu hukum dan reformasi institusi kepolisian. Ia menyatakan bahwa masukan dari kalangan mahasiswa menjadi bagian krusial dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan publik serta reformasi Polri.

Tindak Lanjut Terhadap Masukan Mahasiswa

Sebagai langkah tindak lanjut, masukan yang disampaikan oleh BEM FH Undip akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan reformasi kepolisian ke depan.

Dalam audiensi, BEM FH Undip turut menyoroti berbagai aspek terkait reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian. Mereka menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas kepolisian, menjaga supremasi sipil, serta memastikan proses regenerasi di tubuh Polri berjalan sesuai prinsip demokrasi dan negara hukum.

Sumber: ANTARA

Source link

Berita POpuler

Berita Terkait