Sanksi Tegas bagi ASN yang Bolos Usai Lebaran di Pemkab Parimo
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan tidak akan mentolerir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mangkir pada hari pertama masuk kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemerintah daerah menyiapkan langkah penegakan disiplin bagi pegawai yang tidak hadir tanpa alasan jelas, sebagai sinyal bahwa kedisiplinan tetap menjadi ukuran utama dalam pelayanan publik.
Disiplin Jadi Sorotan di Hari Pertama Kerja
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menekankan bahwa absensi pada hari pertama kerja bukan perkara sepele. Menurut dia, kehadiran ASN setelah libur panjang mencerminkan komitmen pribadi sekaligus kesiapan menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, siapa pun yang tercatat absen akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski begitu, Abdul Sahid menyebut kondisi kehadiran ASN secara umum tergolong baik. Sekitar 90 persen pegawai disebut sudah kembali bekerja seperti biasa pada hari pertama setelah Lebaran. Angka tersebut dinilai menunjukkan bahwa mayoritas ASN tetap memahami tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.
OPD Diminta Laporkan Kehadiran Pegawai
Untuk memastikan data kehadiran tercatat dengan rapi, Pemda Parimo telah meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan laporan masing-masing. Laporan itu nantinya akan menjadi dasar dalam pembinaan sekaligus penegakan disiplin ASN di lingkungan pemerintah kabupaten.
Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menunggu rekapitulasi resmi dari seluruh OPD. Dari laporan itulah akan terlihat secara menyeluruh siapa saja yang hadir, siapa yang absen, dan bagaimana tindak lanjut yang perlu diambil. Langkah ini sekaligus menjadi upaya agar aturan disiplin tidak hanya berhenti pada imbauan, melainkan benar-benar dijalankan secara konsisten.
Langkah Tegas untuk Menjaga Kinerja Layanan Publik
Penegasan sanksi bagi ASN yang bolos di hari pertama kerja menunjukkan bahwa Pemkab Parimo ingin menjaga ritme pelayanan publik tetap stabil setelah masa libur panjang. Pemerintah daerah menilai disiplin pegawai adalah bagian penting dari kualitas birokrasi, terutama ketika masyarakat kembali membutuhkan layanan administrasi secara normal.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
