Di tengah situasi yang mengkhawatirkan akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan isu kolapsnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, mendorong pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah agar situasi ini dapat ditangani dengan cepat. Safri menyerukan agar pemerintah, melalui Badan Pusat Investasi (BPI) Danantara dan BUMN sektor pertambangan, dapat mengakuisisi PT GNI. Menurutnya, momen ini merupakan kesempatan penting bagi negara untuk menunjukkan komitmennya kepada rakyat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi.
Safri menegaskan bahwa tindakan penyelamatan tidak boleh hanya fokus pada kelangsungan perusahaan semata, tetapi juga harus memastikan perlindungan bagi pekerja yang terkena dampak PHK. Menurutnya, penyelesaian krisis ini tidak boleh membuat pekerja menjadi korban pertama. Legislator PKB ini juga menganggap bahwa isu kolapsnya GNI menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap struktur kepemilikan industri nikel nasional. Safri juga menyoroti dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya nikel, dan mendesak pemerintah untuk bertindak cepat demi mengamankan kedaulatan ekonomi negara.
Dalam konteks ini, Safri mengutip pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang menyoroti kepemilikan asing dalam sektor nikel Indonesia. Ia memperingatkan bahwa kegagalan pemerintah dalam mengambil tindakan yang cepat dapat berdampak buruk tidak hanya bagi pekerja tetapi juga bagi kedaulatan ekonomi nasional. Safri menegaskan bahwa penting bagi Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis guna merebut kembali kontrol atas sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh pihak asing. Menyikapi kondisi ini, Safri menekankan perlunya tindakan nyata dari pemerintah sebagai bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kedaulatan sumber daya alam Indonesia, bukan hanya sebatas retorika semata.
