Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dianggap sebagai peluang strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Dayak. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), Syaharie Jaang. IKN diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat Dayak agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pembangunan.
Tema “masyarakat Dayak berkualitas menuju Indonesia Emas” menjadi landasan pemindahan ibu kota ke IKN, mencerminkan kebutuhan untuk persiapan dan peningkatan kualitas SDM lokal. Tanpa pendidikan dan kualitas yang memadai, potensi masyarakat lokal akan terpinggirkan dalam pembangunan. Hal ini diungkapkan oleh Syaharie Jaang dalam acara Musyawarah Besar ke-VII PDKT di Multifunction Hall Kantor Bersama 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. Menurut Seno, Musyawarah Besar PDKT merupakan ajang krusial dalam penguatan peran masyarakat adat, di mana suku Dayak merupakan salah satu elemen kunci di wilayah tersebut. Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, menekankan pentingnya Mubes PDKT sebagai momen konsolidasi masyarakat Dayak untuk menyambut kedatangan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Keberlangsungan sosial dan budaya pembangunan IKN dipandang sebagai bagian dari misi PDKT, di mana partisipasi masyarakat lokal dan suku adat menjadi fondasi penting. Otorita IKN juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat Kalimantan Timur dengan mengakomodasi sekitar 30 persen pegawai dari wilayah tersebut. Pengembangan kawasan kebudayaan sebagai ruang publik dan inklusi masyarakat adat dalam proses pembangunan menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan IKN yang berkelanjutan. Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa dengan penguatan kualitas SDM dan partisipasi aktif masyarakat lokal, visi IKN menuju tahun 2028 dapat tercapai dengan sukses.
