KORMI Sulteng Ungkap Kendala Anggaran Sebelum Dicabut Sebagai Tuan Rumah FORNAS
Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Syaifullah Djafar, mengungkapkan bahwa sebelum status Sulteng sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) dicabut, pihaknya telah tiga kali menyampaikan surat kepada KORMI Nasional.
Surat Tanggung Jawab Organisasi
Surat yang disampaikan kepada KORMI Nasional tersebut merupakan laporan perkembangan persiapan FORNAS, termasuk kendala anggaran yang dihadapi oleh daerah. Namun, Ketua KORMI Sulteng menegaskan bahwa tidak ada permintaan untuk mengundurkan diri sebagai tuan rumah dalam surat-surat tersebut.
Surat pertama yang disampaikan untuk melaporkan kondisi dukungan Pemerintah Provinsi Sulteng terhadap pelaksanaan FORNAS. Namun, kendala anggaran mulai dirasakan ketika memasuki tahun anggaran 2026 dengan alokasi dana yang terbatas.
Surat kedua dan ketiga lebih menekankan informasi mengenai ketidakpastian tambahan anggaran dan aspek mitigasi bencana. Dalam surat terakhirnya, KORMI Sulteng mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana terutama setelah gempa.
Usulan Tambahan Anggaran
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, KORMI Sulteng bersama instansi terkait mengajukan tambahan anggaran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Usulan anggaran sebesar Rp40 miliar diajukan untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan FORNAS.
Anggaran tersebut mencakup segala kebutuhan mulai dari persiapan, pembukaan dan penutupan acara, penataan venue, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga tenaga kerja dan relawan. Meskipun demikian, belum ada jawaban resmi dari Pemerintah Provinsi Sulteng terkait usulan anggaran tersebut.
Ketua KORMI Sulteng menyatakan bahwa laporan yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam melaporkan kondisi sebenarnya. Tujuannya adalah agar seluruh pihak mengetahui perkembangan persiapan FORNAS secara utuh.
