Wacana perubahan sistem pemilu menjadi tertutup serta penunjukan langsung gubernur oleh pemerintah pusat masih sedang dalam tahap pembahasan yang belum mencapai keputusan final. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan wartawan di Palu, didampingi oleh Ketua DPW PKS Sulteng, Muhammad Wahyudin. Keputusan mengenai perubahan sistem pemilu ini ditentukan oleh arah kebijakan pemerintah dan hasil pembahasan bersama DPR, yang masih menunggu keputusan akhir dari Presiden.
Dinamika ini tidak lepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memberikan berbagai opsi desain keserentakan pemilu, termasuk kemungkinan pemisahan antara pemilu nasional dan daerah. Penguatan arah ini juga diperkuat oleh Putusan MK Nomor: 114/PUU-XX/2022, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan efektivitas sistem presidensial, beban penyelenggara, dan kualitas demokrasi dalam desain pemilu.
Revisi undang-undang pemilu juga mendapatkan dorongan dari berbagai kalangan seperti masyarakat sipil dan akademisi untuk menjadikan rekrutmen calon legislatif berbasis merit, bukan finansial dan patronase. Selain itu, pembahasan revisi undang-undang juga memperhatikan poin strategis seperti akuntabilitas pembiayaan politik, transparansi kampanye, kewajiban penyampaian program berbasis daerah, dan penataan ulang alokasi kursi DPR melalui pendekatan equal population.
Aus juga menyampaikan bahwa tahap rekrutmen penyelenggara pemilu dijadwalkan dimulai pada bulan Juli hingga Agustus tahun ini. Komisi II DPR RI, yang menangani pemerintahan, pertanahan, dan kepemiluan, bekerja sama dengan berbagai lembaga strategis seperti Kementerian Dalam Negeri, BNPB, BKN, Ditjen Dukcapil, KPU, Bawaslu, DKPP, Kementerian ATR/BPN, dan Ombudsman RI.
