Wamendagri Tekankan Pentingnya Pengelolaan Aset BMD dan BUMD
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dikelola secara produktif. Menurutnya, aset daerah tersebut harus memiliki kepastian hukum dan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah.
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pendapatan Daerah
Wiyagus menekankan bahwa pengelolaan aset BMD dan BUMD menjadi modal strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, pendapatan daerah, serta mendukung pembangunan di daerah. Hal ini disampaikannya dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Aset BMD dan BUMD, serta Penyerahan Program Local Service Delivery Project (LSDP) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Ia menyatakan bahwa sertifikasi aset daerah menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum, memperkuat tata kelola aset milik Pemda, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Peran Penting Sertifikasi Aset BUMD
Khusus untuk aset BUMD, Wiyagus menilai sertifikasi tanah sebagai bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan kesehatan korporasi daerah. Dengan memiliki kepastian atas aset, diharapkan BUMD dapat meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Menyikapi program LSDP, Wiyagus menganggap program ini sebagai upaya memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya terletak pada tahap penyerahan, melainkan pada pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan keberlanjutan program tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wiyagus mengapresiasi sinergi antara Komisi II DPR RI, pemerintah pusat, Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan kebijakan pengelolaan aset daerah. Ia berharap penyerahan sertifikat aset dan program LSDP menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
