Masyarakat Poboya menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Palu dengan tuntutan agar pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan mengurangi sebagian lahan konsesi PT. Citra Mineral (CPM) untuk dialihkan menjadi WPR. Dukungan penuh atas perjuangan penambang rakyat Poboya juga disampaikan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palu. Menurut Sekretaris LMND Kota Palu, Moh. Aril, tuntutan penambang rakyat tersebut sah secara hukum dan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Minerba. LMND Kota Palu mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera menetapkan WPR di Poboya serta menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi penambang rakyat guna memberikan kepastian hukum. Aril menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil, bukan hanya menguntungkan pemodal besar.
